Gerakan Menulis Surat Buat Presiden RI dilakukan Guru Paud Blora

Baca Juga

Salah satu surat untuk Presiden RI yang dituliskan
oleh salah satu guru paut yang tergabung dalam
Himpaudi Kecamatan Jepon. (Dok. Himpaudi Jepon)

BLORA, TRANSBLORA.CO - Surat-menyurat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis yang lazim digunakan di berbagai belahan dunia. Aktivitas ini memberi banyak kontribusi bagi peradaban manusia terutama pada pembangunan media komunikasi.
 

Jika sebelumnya pernah mendengar atau membaca banyak dari kalangan yang menulis Surat untuk Presiden Republik Indonesia (RI), Kali ini, giliran Guru-guru pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se kabupaten Blora Jawa tengah, yang menulis surat buat Orang nomor satu diindonesia ini. 

Mereka menuliskan surat buat Presiden RI untuk mengadukan nasib seorang guru PAUD didaerah, yang meminta kesejahteraannya disamakan dengan guru lainnya. Guru-guru tersebut merasa diperlakukan kurang adil oleh pemerintah, sehingga muncul gerakan menulis surat buat Presiden RI.

Ketua Himpaudi Kabupaten Blora, Dahlia Rahma, S. Ag. Mengungkapkan melalui aplikasi Whatapp (WA) ia menginformasikan keseluruh Himpaudi Kecamatan untuk mengikuti gerakan menulis Surat buat presiden RI tersebut.

“Gerakan menulis surat buat pak Presiden RI Kami yang posting Mas, melalui Himpaudi kecamatan masing-masing untuk dikoordinasikan,” tuturnya

Melihat Tulisan yang diposting disalah satu group media WA dari Himpaudi kecamatan jepon, sangatlah jelas bahwa isinya mereka meminta kesetaraan kesejahteraan guru PAUD dengan Guru lainnya di Indonesia, Mereka tidak ingin dibedakan baik yang formal maupun non formal.

Ada 4 Poin tuntutan yang yang dituliskan Ratusan Guru PAUD di Kabupaten Blora dalam suratnya buat orang nomor satu tersebut. Tuntutan tersebut yakni,

1.      Perubahan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, karena ada diskriminasi bagi PAUD Non Formal.

2.      Adanya penyetaraan hak antara guru PAUD Formal dan Non Formal, karena dari tugas dan tanggungjawab yg kita lakukan sama.

3.      Perhatian kesejahteraan untuk Guru PAUD Non Formal baik dari pemerintah pusat, kabupaten dan desa.

4.      Peningkatan kapasitas pendidik yg difasilitasi pemerintah.

Ketua Himpaudi kabupaten Blora berharap tidak ada lagi diskriminasi antara PAUD Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK) lagi.

“Tidak ada diskriinasi antara PAUD KB dan TK lagi karena KB sudah bekerja dgn hati,” Ungkapnya

Dahlia Rahma, S. Ag. Juga menghimbau kepada guru PAUD sekabupaten blora untuk bekerja Satu hati, satu aksi, satu dedikasi, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang terpenting kerja ikhlas.

Ratusan guru PAUD mengikuti gerakan menulis surat buat Presiden RI dimasing-masing wilayah kecamatannya. 

Sedangkan Arik sapaan akrap Amry Qoiriyah Ketua Himpaudi Jepon berharap Himpaudi jepon semakin kompak, semakin rukun, semakin bersatu, semakin jaya dan gurunya di perhatikan kesejahteraanya.