Baca Juga
 |
" Pak Prabowo mengungkapkan kebocoran anggaran 25%, sedangkan temuan BPK malah mencapai 30%, itu APBN secara umum ya, terutama di PUPR dan Perhubungan, seperti kasus proyek air bersih, dari pusat hingga daerah yang minta fee hingga 10%, kini ditangani oleh KPK," ungkapnya.
Saat disinggung terkait kemiskinan yang masih tinggi, meskipun sudah digelontorkan Dana Desa dan anggaran dari sumber lainnya, Sumaryati Arjoso, Anggota DPR RI Komisi IX dari Partai Gerindra itu mengungkapkan, bahwa transparansi sudah diupayakan dengan baik.
" Saya lihat di kantor - kantor Desa memasang infografis penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang bersumber dari Dana Desa, Bantuan Keuangan dan Aspirasi Dewan, sehingga jumlahnya mencapai Rp. 1 Milyar per desa, itu bagus ada transparansi, untuk pelaksanaannya bisa diawasi oleh seluruh elemen masyarakat, lalu kenapa masih banyak kemiskinan, karena datanya tidak sesuai , jadi bantuannya tidak tepat sasaran, ini harus dibenahi," paparnya.
Selain kemiskinan, menurut Sumarjati Arjososmasalah pelayanan BPJS Kesehatan juga masih amburadul. penerima Kartu Indonesia sehat (KIS) yang harusnya diperuntukan untuk warga miskin atau hampir miskin
" Data - data penerima pelayanan BPJS, juga masih banyak masalah dan tidak tepat sasaran, padahal dari DPR sudah berikan anggaran sekitar Rp. 500 juta bahkan bisa lebih untuk pendataan, agar pelaksanaannya sesuai harapan, yang benar - benar miskin mendapatkan haknya untuk pelayanan kesehatan yang maksimal, tanpa dipungut biaya, karena sudah ditanggung oleh negara, dan Partai Gerindra terus melakukan pengawasan dan pengawalan program itu, agar berjalan dengan baik dan lancar," (Rom/Moe)
Posting Komentar