Transblora.com

8BLORA, mediablora.com - Bupati Djoko Nugroho dengan didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si dan beberapa Kepala OPD terkait pada Kamis siang hingga sore kemarin (9/4/2020) mengikuti rapat koordinasi terbatas (rakortas) secara virtual dengan beberapa menteri dan gubernur.

Rakortas diselenggarakan dalam rangka mendengarkan kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun langkah penanganan Covid-19 di Indonesia yang memang butuh perhatian seluruh pemerintah daerah.

Bertempat di ruang rap1at Bupati Blora, rakortas yang dilangsungkan secara virtual dengan video conference ini diikuti oleh beberapa Menteri dan pejabat setingkatnya. LDiantaranya Menkopolhukam, Mendagri,

Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa PDTT, Menteri Tenaga Kerja, kemudian ada Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala BNPB, dan para gubernur. Dalam rakortas tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini sedang turun akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu harus dilakukan terobosan-terobosan agar penanganan dampak Covid-19 ini bisa tetap dilaksanakan dengan melakukan pergeseran anggaran.

 “Kami yakin penurunkan ekonomi ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga di daerah. PAD juga diprediksi menurun. Tempat-tempat wisata sepi, ekonomi masyarakat semakin lesu. Ini harus segera kita sikapi,” ucap Sri Mulyani Indrawati.

Pihaknya mengajak agar seluruh pemerintah daerah melakukan pergeseran prioritas anggaran kegiatan. Yang diutamakan saat ini adalah untuk menolong masyarakat terlebih dahulu. Baik yang terkena dampak kesehatan, dampak ekonomi dan sosial.

“Kondisi ini memaksa kita semua untuk melakukan perubahan susunan APBD secara radikal. APBD yang sebelumnya ada belanja barang, anggaran perjalanan dinas, pelatihan, pemeliharaan, jasa kantor, honorarium, belanja sewa, bahan material habis pakai, kalau bisa semuanya dikunci saja dulu,” tegas Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian yang kedua, ia menyampaikan kebijakan tentang belanja modal yang bersumber dari APBD. Pihaknya meminta agar yang sudah terlanjur kontrak bisa diperpanjang agar masa pembayarannya lebih lama.

“Saya tahu daerah pasti ada yang sudah terlanjut kontrak. Kalau belanja modal yang sudah terlanjur kontrak. Saya minta kalau bisa dilakukan negosiasi diperpanjang kontraknya. Katakanlah jika suatu pekerjaan harus selesai dalam satu tahun ini, bilang sama mereka bisa gak kegiatan ini diselesaikan hingga tahun depan sehingga cicilan bayarnya lebih panjang. Sehingga belanja modalnya ada yang bisa kita hemat untuk tujuan yang lain (penanganan Covid-19),” terang Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya itu tidak menyalahi kontrak, karena saat ini kondisinya sedang emergency sehingga butuh untuk menolong rakyat terlebih dahulu. Sehingga kontraktor pun tetap bekerja dan tidak akan bangkrut karena kontraknya diperpanjang.

Sementara itu, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menyampaikan bahwa Kementeriannya sedang menyiapkan beberapa program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Begitu juga dengan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, yang menyampaikan bahwa Dana Desa akan diarahkan untuk jarring pengaman sosial. Yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Desa Tanggap Covid-19.

“Secara teknisnya nanti akan kami kirimkan surat ke tingkat daerah,” ucap Menteri Desa.
Adapun Menkopolhukam, Mahfud MD, meminta agar nantinya dalam penyaluran bantuan sosial ini bisa dikawal dan dipantau menyeluruh sehingga tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pihaknya meminta TNI Polri untuk ikut berperan dalam pengawasannya hingga tingkat desa. Merespon beberapa kebijakan Menteri tersebut, Bupati Djoko Nugroho merasa perlu dalam waktu dekat ini segera menggelar rapat bersama dengan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Blora. Tujuannya agar bisa bersama-sama menyatukan langkah, mengawal terlaksananya penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Kita akan segera rapatkan dengan APH. Rakortas video conference ini tadi saya rasa sangat bagus. Ada banyak kebijakan pemerintah pusat yang disampaikan dan perlu kita sikapi bersama,” ujar Bupati. Tim/Red

Sri Naning

Blora, transblora.co - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menerima kepulangan Sri Naning Wahyu Kurniawati (26) seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerja di Arab Saudi dan tidak ada kabar selama 13 tahun. 

Sri Naning adalah warga Desa Polosorejo, Kecamatan Banjarejo yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada salah warga di Arab dan dinyatakan tidak pernah ada kabar atau komunikasi dengan orang tua di desanya.

Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Penta Tran) Dinperinnaker, Ir Sugeng Saptono, M.MA  mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinperinaker Kabupaten Blora Purwadi Setiono, S.Sos mengemukakan, pihaknya menerima kabar dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jakarta yang diteruskan ke  Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang.
 
“Pada Selasa (14/1/2020), kami terima kabar dari BP3TKI Semarang adanya TKI asal Blora yang dipulangkan setelah tidak ada kabar lebih kurang 13 tahun,” jelasnya, di Blora, Kamis (16/1/2020).
Kemudian, Rabu (15/1/2020) pagi, bersama Kepala Seksi Penta Dinperinaker Blora Joko Setyo Untoro, S.Pt, MM dan salah satu ASN setempat mendatangi dan memberitahukan ke rumah orang tua di RT 05/02 di Desa Plosorejo.

“Kami tanyakan, kemudian diberitahu fotonya. Dan dibenarkan bahwa itu adalah Sri Naning, anak ke dua dari Sulimin dan Suparmi. Jerit tangis dan haru terjadi di keluarga itu. Sebab ia pergi sudah 13 tahun tidak ada kabarnya,” jelas Ir. Sugeng Saptono, MM. 

Selama tidak ada kabar, kedua orang tua dan pihak keluarga hanya bisa pasrah. Bahkan diduga sudah meninggal dunia dan penah digelar doa bersama (bancakan). 

Selanjutnya, pada Rabu (15/1/2020) Kepala Desa Plosorejo, Muslih didampingi Bapak dan adik kandung  Sri Naning langsung menuju Jakarta menjemput di bandara Soekarno Hatta.

Hal yang sama disampaikan Kepala Seksi Penta Dinperinaker Blora Joko Setyo Untoro, S.Pt, MM membenarkan bahwa setelah mendapat kabar langsung meluncur ke rumah keluarga yang bersangkutan dan dinyatakan sudah lama tidak ada kabarnya.

“Diduga dulu berangkat menjadi TKI ke Arab Saudi pada tahun 2006 melalui biro jasa tenaga kerja ilegal,” kata Joko Setyo Untoro S.Pt, MM.

Setiba di Blora, Kamis (16/1/2020), oleh kepala desa Plosorejo tidak langsung dibawa ke rumah, melainkan di antar ke Dinperinakker Blora terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan dan ucapan terimakasih telah membantu dan memberikan informasi.

“Mewakili keluarga kami sampaikan terimakasih kepada Dinperinaker Blora yang telah membantu, sehingga warga kami yang tidak ada kabarnya bisa pulang dengan selamat,” kata Muslih.

Ketika dijemput, kata Muslih, Sri Naning tampak mengalami depresi, sedikit mau bicara, bahkan tidak kenal dengan adiknya dan tidak mau makan.

“Alhamdulillah, setibanya di kantor Dinperinaker, disambut dengan baik dan disuguh makan serta minum. Ia mau makan dan berkomunikasi,” katanya.   

Sulimin (52) ayah Sri Naning mengaku terharu, bersyukur atas kepulangan anaknya.
“Saya sangat bersyukur, terharu dan senang bisa ketemu anak perempuan saya setelah 13 tahun tidak ada kabar.Terimakasih kepada Dinperinaker Blora,” jelasnya.

Sulimin pun mengaku telah mengira kalau anaknya sudah meninggal dunia bahkan sudah sempat digelar doa bersama.

“Saya juga beberapa kali mendatangi supranatural untuk meminta petunjuk. Waktu keberangkatan menjadi TKI ke Arab Saudi, KTP saya juga dibawa dan katanya disimpan sama majikannya,” ujarnya.
Masih menurut Sulimin, pada satu tahun pertama, anaknya rutin mengirimkan uang dan komunikasi dengan keluarga, namun pada tahun kedua hingga selama sekian tahun itu tidak ada kabar dan komunikasi dengan anaknya. 

“Terakhir itu dia bilang akan pindah Bos (majikan). Setelah itu tidak ada kabarnya lagi,” ucap Sulimin. 

Sementara itu, Sri Naning, meski masih kelihatan galau, namun perlahan bisa menceritakan hingga akhirnya ia lari dari rumah majikan.

“Pada awalnya dimarahi karena lagi nonton televisi dan tidak kerja. Kemudian saya keluar, ditolong polisi hingga ke KJRI di Jedah hingga diurus dan bisa pulang ke Indonesia,” katanya.

Menurutnya, keluarga majikan tempat ia bekerja orangnya baik.

“Majikan bilang gaji saya disimpan di rekening bank dan boleh diminta jika saya perlu. Tapi saya belum minta, takut juga kalau bawa uang banyak. Jadi saya saat ini tidak bawa uang,” katanya.

Sri Naning menyampaikan, ia menyampaikan terimakasih kepada pihak PT jasa tenaga kerja yang menyalurkannya.

“Saya katakan terimakasih kepada pihak PT. Kalau gaji saya dipotong pajak dan administrasi gak apa. Asal saya masih bisa terima uang,” ujarnya. 

Menanggapi sepenggal cerita dengan logat berbahasa Arab – Indonesia,  Kepala Bidang Penta Tran Dinperinaker, Ir.  Sugeng Saptono, M.MA mengatakan pihaknya akan mengusahakan untuk membantu.

“Kami  akan berusaha bantu supaya hak Sri Naning bisa diterima. Hanya saja, saya pesan kepada orang tua dan keluarga agar Sri Naning  dijaga supaya bisa lebih tenang dan istirahat cukup,” katanya. Guh/Moe

Pejabat pemerintahan dengan tenang mendengarkan daftar nama yang ikut dilantik yang sedang dibacakan oleh protokoler kabupaten Blora. Foto: Muji

Blora, Transblora.co - Informasi tentang mutasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di jajaran Pemerintah Kabupaten Blora hari ini, Selasa (7/2) menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Blora.

Dikantornya, Lulus Mariyonan, Ketua Bawaslu Blora menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Blora jelang Pilkada 2020, Selasa (7/2).

"Bawaslu Blora apresiasi proses mutasi pejabat, ini menunjukkan Pemkab memiliki semangat yang sama dengan Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang berintegritas, berkualitas dan bermartabat", ungkapnya.

Diharapkan dengan mutasi dilakukan sesuai regulasi yaitu pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016 dapat menjaga netralitas ASN dan potensi konflik kepentingan selama Pilkada berlangsung.

Dijelaskan Lulus, bahwa dalam pasal 71 tersebut Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sementara bagi Kepala Daerah yang tetap melaksanakan penggantian diluar ketentuan, dikecualikan jika mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hbb/red