banner 728x90
Articles by "Politik"
Twitter Facebook

CEPU, Transblora.co – Bawaslu Provonsi Jawa Tengah diawal tahun 2020 sedang laksanakan koordinasi bersama 21 kabupaten di jawa tengah, Kamis (15/01/2020).
Kegiatan rapat Koordinasi dengan tema “Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS” ini melibatkan Divisi Pengawasan dan Divisi SDM Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Rakor ini juga dihadiri beberapa pimpinan Bawaslu Jateng untuk memberikan arahan sesuai dengan divisi yang digeluti sekaligus memantik semangat kerja mengawali Tahun 2020.(15/01/20)
Pembentukan PPK dan PPS akan segera dilaksanakan diawal tahun 2020. Rekrutmen PPK akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2020 dan PPS akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari s.d 21 Maret 2020. ,Sedangkan pembentukan KPPS akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni s.d 21 Agustus 2020, walau dilaksanakan pada pertengahan tahun namun strategi pengawasan harus dirancang sedini mungkin.

Serangkaian rekrutmen tersebut Bawaslu harus melakukan pengawasan secara maksimal. Dalam kegiatan ini Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada membawa hasil pemetaan inventarisir potensi kerawanan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS untuk bersama membahas strategi yang paling tepat dalam pengawasan.
Dalam rakor ini jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota kembali harus mengingat terkait Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu. Walau dalam Perbawaslu tersebut tidak dikatakan secara eksplisit tentang pengawasan rekrutmen oleh KPU.

dalam pasal 15 menyatakan Bawaslu juga turut melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan. Artinya seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu turut hadir didalamnya.
Proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS diatur dalam Undang Undang No 10 Tahun 2016 yang pada pasal 30 menyatakan bahwa jajaran pengawas ditingkat Kabupaten/Kota juga harus melakukan pengawasan tahapan penyelenggara pemilu meliputi salah satunya rekrutmen PPK, PPS dan KPPS. Dalam mempertegas jajaran pengawas ditingkat daerah, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Edaran 00 31 perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.
Dalam hal pengawasan rekruitmen PPK, PPS dan KPPS bukan hanya menjadi tanggung jawab Divisi Pengawasan dan Divisi SDM namun menjadi tanggung jawab seluruh Divisi yang ada di Bawaslu. Pasang mata dan telinga untuk melihat dan mendegar apapun dinamika yang terjadi dilapangan tegas Ketua Bawaslu Jateng. “Dalam melakukan pengawasan nantinya publik harus percaya bahwa lembaga kita netral. Mari kita tingkatkan integritas dan komitmen lembaga. Jajaran Bawaslu harus objektif menyikapi setiap informasi, cari pembanding sebelum menyikapi setiap informasi yang ada” harap Fajar SAKA.*
15.1.20
Twitter Facebook

Pejabat pemerintahan dengan tenang mendengarkan daftar nama yang ikut dilantik yang sedang dibacakan oleh protokoler kabupaten Blora. Foto: Muji 
Blora, Transblora.co - Informasi tentang mutasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di jajaran Pemerintah Kabupaten Blora hari ini, Selasa (7/2) menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Blora.

Dikantornya, Lulus Mariyonan, Ketua Bawaslu Blora menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Blora jelang Pilkada 2020, Selasa (7/2).

"Bawaslu Blora apresiasi proses mutasi pejabat, ini menunjukkan Pemkab memiliki semangat yang sama dengan Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang berintegritas, berkualitas dan bermartabat", ungkapnya.

Diharapkan dengan mutasi dilakukan sesuai regulasi yaitu pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016 dapat menjaga netralitas ASN dan potensi konflik kepentingan selama Pilkada berlangsung.

Dijelaskan Lulus, bahwa dalam pasal 71 tersebut Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sementara bagi Kepala Daerah yang tetap melaksanakan penggantian diluar ketentuan, dikecualikan jika mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hbb/red
7.1.20
Twitter Facebook

Blora, Transblora.co - Kamis (2/1) DPRD Kabupaten Blora undang Bawaslu Blora untuk koordinasi pasca rekruitmen Panwascam. Dalam rapat tersebut, dihadirkan pula beberapa pihak yang menuntut transparansi rekruitmen, dari Koalisi Masyarakat Demokrasi Peduli Pilkada Blora.

Bertempat di ruang pertemuan Komisi A, rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora, Supardi. Serta melibatkan Inspektorat Daerah dan Kantor Kesbangpol Blora.

Supardi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Bawaslu tidak salah jika menggunakan dasar rekruitmen adalah Juklak. Karena itu merupakan pedoman teknisnya. Sementara juga tidak bisa menyalahkan Koalisi Masyarakat Demokrasi Peduli Pilkada Blora yang menggunakan dasar keberatan adalah Perbawaslu nomor 19 Tahun 2017.

Menyikapi perbedaan tersebut, Siswanto Wakil Ketua DPRD yang hadir menyampaikan bahwa DPRD tidak bisa menyalahkan dan menghakimi Bawaslu. Untuk Selanjutnya Siswanto berharap polemik diakhiri. "Kami berharap polemik rekruitmen untuk di akhiri, audiensi hari ini adalah yang terakhir. Bagi pihak yang keberatan mungkin dapat melalui jalur resmi di PTUN, Bawaslu Propinsi atau DKPP", urainya.

Menegaskan Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan yang hadir dalam rapat koordinasi bersama Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim, menjelaskan bahwa proses rekruitmen Panwascam sudah berakhir. "Proses rekruitmen sudah selesai, yang terpilih dan dilantik kemarin sudah memenuhi 18 syarat Panwascam. Tugas selanjutnya adalah bagaimana bersama-sama menciptakan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat", tegasnya.

Berkaca peristiwa kemarin, Lulus juga menyatakan akan melakukan koordinasi dengan stakeholder secepatnya. "Kami akan intensifkan koordinasi di awal, supaya dalam rekruitmen Pengawas Desa dan Pengawas TPS ke depan lebih baik", pungkasnya. Rls/hbb/Moe
2.1.20
Twitter Facebook

Christy Andrini memberikan santunan kepada para janda
Christy Adrini hari ini, Kamis, (12/12) menyempatkan waktu untuk menyantuni anak yatim dan Janda-janda di kawasan sidomulyo cepu.

BLORA, Transblora.co - Pelaksanaan Tasyakuran Pindah Rumah yang di balut dengan menyantuni Anak Yatim piatu serta janda - janda. Christy Adrini dan keluarga berlangsung sederhana dan penuh dengan rasa kekeluargaan, di "Omah Kemenangan Christy Adrini" kawasan Sidomulyo Lr IV No. 17 Rt 03/Rw 01 Cepu Blora  kamis (12/12/2019).


Pelaksanaan pengajian ibu - ibu Pengajian Rt 03/Rw 03 dengan mendatangkan Mubalek Hj. Khoiriniswati, di sambut antusias para ibu -ibu pengajian saat membawakan tema Rumah tangga yang sehat dan bahagia.


Hj. Khoiriniswati sangat pengapresiasi apa yang di lakukan Christy Adrini perlu di tiru dan dilaksakan para ibu - ibu pengajiaan, karena dengan Bersyukur dalam segala hal.


" Disini kerukunan Rt/rw di sini sangat baik, sehingga dengan dengan perkenalkan ini warga Sidomulyo Lr IV No. 17 Rt 03/Rw 01 C,epu Blora dapat menerima dengan baik," ungkapnya.


 Christy Adrini dan Tim
Senada dengan itu Christy Adrini dalam kesempatan pada Trans Blora mengungkapkan rasa syukurnya, karena pelaksanaaak acara syukurnya untuk pindah rumah baru yang dibalut dengan santunan anak yatim piatu berjalan dengan baik.


"Hanya ini yang dapat kami laksanakan, sebgai warga baru di wilayah ini dapat di terima di dalam masyarakat terutama di lingkunagn Sidomulyo Lr IV No. 17 Rt 03/Rw 01 Cepu Blora," ujarnya.


"semoga dengan kehadiran saya akan membawa berkah tersndiri untuk lingkungan sekitarnya terutama untuk kabupaten Blora,"pungkasnya.*
13.12.19
Twitter Facebook

Cepu
Persiapan perangkat komputer telah dilakukan, 25 Unit PC siap digunakan Bawaslu untuk tes tertulis dengan sistem CAT || Ft. Humas Bawaslu Kab. Blora 
SMKN 1 Blora menjadi pilihan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tempat tes tertulis yang saat ini menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pemilihan SMKN 1 Blora sebagai tempat seleksi Online berbasis CAT tersebut juga tidak serta-merta dilakukan bawaslu. Namun dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. 
BLORA, Transblora.co – Tes tertulis yang akan diterapkan dalam perekrutan pengawas kecamatan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Blora menerapkan sistem sistem Computer Assisted Test (CAT). Seleksi online yang berbasis CAT tersebut akan ditempatkan di SMK Negeri 1 Blora. 

SMKN 1 Blora menyiapkan 25 unit komputer sebagai sarana ujian online. Bawaslu Kabupaten Blora menentukan SMK Negeri 1 Blora sebagai tempat tes online karena prasarana yang memadai. 

Ketua Pokja seleksi Panwascam Bawaslu Kabupaten Blora, Achmad Rozak mengungkapkan, dipilihnya SMK Negeri 1 Blora sebagai tempat tes online karena memiliki prasarana yang memadai. Diantaranya koneksi internet lancar dan jaringan listrik yang memadahi.

“Persiapan tes online sudah dimatangkan. Kemarin (9/12/2019), Bawaslu Blora sudah melakukan simulasi di tempat ujian dan hasilnya sesuai harapan,” urai Rozak.

“Kami juga telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak termasuk PLN untuk memastikan kondisi jaringan listrik, supaya tidak ada pemadaman saat ujian,” lanjutnya.

Rozak juga berpesan kepada para pendaftar juga memantau pengumuman melalui web Bawaslu Blora. Sesuai instruksi Bawaslu RI, pengumuman pendaftar yang lolos administrasi akan diumumkan maju dari sebelumnya tanggal 12 Desember 2019.

Terkait jadwal seleksi tes online, Rozak menjelaskan tidak mengalami perubahan. Yakni tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2019. Dalam proses seleksi Panwascam, Bawaslu Blora membuka tanggapan masyarakat terhadap rekam jejak peserta seleksi.

“Malam ini, (10/11/2019) kami akan umumkan hasil penelitian administrasi, sesuai surat Ketua Bawaslu RI nomor 0547 tertanggal 9 Desember 2019, tentang perubahan jadwal pengumuman hasil penelitian administrasi, tes tertulis/online dan wawancara serta pelantikan Panwascam Pilkada 2020. Perubahan jadwal mempertimbangkan perkembangan jumlah peserta seleksi,” pungkas Rozak. Hbb/Moe
10.12.19
Twitter Facebook

Terlihat suasana workshop terlihat sedang berlangsung dihalaman kantor DPD Partai Golkar Blora, Jl. Gatot Subroto 
DPD Partai Golkar Kabupaten Blora  menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 menggelar Workshop Pendidikan Politik. Dalam kegiatan tersebut terlihat Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah Mohammad Iqbal Wibisono dan akademisi dari Undip Semarang, Muchammad Yulianto, Minggu (24/11).  

BLORA, Transblora.co – Jelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, persiapan awal telah dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Blora dengan menggelar workshop pendidikan politik.

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Gatot Subroto, Minggu (24/11) ini menjadi konsolidasi kader-kader di tiap desa di Kabupaten Blora.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora, Siswanto mengatakan, setiap partai politik memiliki tanggung jawab moral mengawal demokrasi di Indonesia. Termasuk Partai Golkar .

"Pendidikan politik bagi masyarakat utamanya kader serta para pemilih pemula sebagai wujud tanggung jawab mengisi demokrasi yang baik dan berkualitas," ujarnya

“Workshop pendidikan politik ini diikuti semua kader, baik dari tingkat desa sampai kecamatan. Kita berikan edukasi dan pendidikan politik dan gambaran umum pelaksanaan Pilkada 2020,” kata Siswanto.

"Pendidikan politik bagi masyarakat utamanya kader serta para pemilih pemula sebagai wujud tanggungjawab mengisi demokrasi yang baik dan berkualitas," ujarnya, didampingi Ketua Pantia

“Seluruh kader Partai Golkar memang diundang untuk memahami tentang strategi Partai Golkar yang diterapkan menjelang kontestasi politik Pilkada 2020,” jelasnya.

Melalui workshop ini, lanjut Siswanto, para kader lebih mengetahui tentang tahapan pesta demokrasi lima tahunan itu.

”Kami harap kader-kader menambah wawasan dan punya pengetahuan lebih agar menjadi tokoh politik yang mampu menjawab pertanyaan dan perjuangkan aspirasi masyarakat,” harap Siswanto yang kini menjadat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Blora.

Selain para kader partai, DPD Golkar Kabupaten Blora juga mengundang Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah Mohammad Iqbal Wibisono dan akademisi dari Undip Semarang, Muchammad Yulianto.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal Wibisono berpendapat, melaksanakan kaderisasi diperlukan tidak hanya pada pergantian kepengurusan, namun juga menyiapkan calon-calon pengurus partai agar mampu isi jabatan partai.

"Sedangkan pendidikan politik penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan hak yang dimiliki dalam demokrasi yang wajib digunakan demi menentukan masa depan bangsa," pungkasnya. Moe


24.11.19
Twitter Facebook

Lulus Mariyonan memberikan sosialisasi Pengawasan melalui seni Budaya
Bawaslu Blora melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Budaya yang langsung digelar di depan kantor Bawaslu. Lulus Mariyonan, Ketua Bawaslu Blora,  mengingatkan parameter suksesnya Pilkada mendatang. Sosialisasi juga dihadiri oleh Asisten 1 Bupati Blora, Purwadi Setiyono. Sosialisasi dilakukan dari siang hingga larut malam, Sabtu (23/11)
  
BLORA, Transblora - Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Budaya telah dilakukan Bawaslu Blora  kemarin, Sabtu, (23/11). 

 Bawaslu Blora lakukan kegiatan tersebut dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat. Seni budaya yang digelar dihalaman kantor Bawaslu Blora menegaskan bahwa tahapan Pilkada 2020 sudah berjalan.
  
Kegiatan dibuka dari siang sampai larut malam sosialisasi pengawasan berjalan meriah dan mendapat apresiasi dari Asisten 1 Bupati Blora, Purwadi Setiyono.

"Selamat kepada Bawaslu, sosialisasi meriah dan sukses, ramai pengunjung. Semoga menggambarkan kehadiran kita ke TPS Pilkada 2020 besok, yang ramai dan guyub." ungkap Purwadi.

Sementara Lulus Mariyonan, Ketua Bawaslu Blora menyampaikan bahwa sosialisasi berbasis Budaya adalah salah satu cara Bawaslu mendekatkan diri dengan masyarakat, memperhatikan Kearifan lokal agar memudahkan pesan–pesan pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2020 mudah tersampaikan.
  
Terkait Pilkada besok, Lulus juga mengingatkan akan parameter sukses sebuah Pemilu maupun Pemilihan. Menurutnya ada empat hal, pertama yaitu partisipasi masyarakat tinggi. Kedua situasi lingkungan yang lancar, aman dan kondusif.
  
Kemudian ketiga adalah dalam kampanye tidak ada pelanggaran Pemilu yang merusak kualitas Demokrasi seperti hoax, ujaran kebencian, politisasi sara, money politik. Dan yang keempat Adalah terjaganya netralitas bagi pihak yang diatur dalam aturan pemilu. Baik itu penyelenggara Pemilunya, ASN, TNI-Polri dan Pejabat Negara.
  
Melibatkan tiga barongan terbaik di Kabupaten Blora. Manggolo Suro dari Sitirejo Tunjungan, Simo Langen Budoyo dari Banjarejo. Dan RGS, Risang Guntur Seto Kunden Blora sebagai Bintang utama. Seni barongan yang diisi juga dengan tarian jaran kepang dan bujang ganong. Serta menampilkan dagelan kondang Jolang dari Rembang. Sosialisi pengawasan tersebut Dihadiri ribuan masyarakat Blora dan sekitarnya. Hbb/Moe


24.11.19
Twitter Facebook


Prayogo Nugroho melaksanakan reses di daerah sekitaran Kecamatan jepon || Foto: Muji

BLORA, Transblora.co - Para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang melaksanakan kewajiban turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, hal tesebut dibatasi sampai besuk, Minggu,(24/11/2019). Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan reses anggota DPRD yang sesuai dengan perundang-undangan.


ASPIRASI: Prayogo Nugroho memberikan kata pengantar
sebelum memberikan kesempatan warga masyarakat 
untuk menyampaikan Aspirasi || Foto: Muji
Tidak ketinggalan Reses juga dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem. Yoyok, sebutan akrap anak bupati Blora yang saat ini duduk di bangku Komisi B DPRD Provinsi denga kendaraan Partai Nasdem. Anak ke-2 Bupati Blora ini memiliki jadwal reses yang cukup padat. Hari ini, Sabtu (23/11/2019) Ia laksanakan reses di kecamatan Jepon dengan undangan dari berbagai elemen yang berasal dari 3 kecamatan. 3 kecamaatan trsebut yakni, Kecamatan Jiken, Kecamatan Jepon dan Kecamatan Bogorejo. 

Dalam reses juga telihat hadir Kepala Desa dari berbagai desa dari 3 kecamatan tersebut.  Dengan santai namun terlihat serius Prayoga mendengarkan aspirasi-aspirasi dari warga Masyarakat yang hadir dalam pertemuan reses tersebut, ke tiganya di Resto Seloparang Tempellemahbang jepon. 

Hasil dari jaring aspirasi anggota dewan Provinsi ini banyak masukan yang Ia terima. 
Menurut Prayogo Nugroho, Anggota Komisi B DPRD Provinsi mengungkapkan Masukan yang ia terima hari ini cukup banyak, namun ia memiliki prioritas yang menjadi targetnya.

Serius: Waga masyarakat yang hadir
dalam Reses anak Bupati Blora, terlihat serius. || Ft. Muji
“Dari sekian banyaknya usulan tersebut ada beberapa menjadi Prioritas saya. Seperti Proyek Jalan PU (PJU), Karena saya mendukung Program Bupati, untuk perbaikan mengejar target 25 persen, dari mendagri Tito Karnavian Itu mengharuskan kalau pembangunan PJU 2020, harus 25 Persen, saya dukung Bapak supaya terealisasi, dan berikutnya dana bantuan itu tidak dirpotong,” Ungkapnya

“ Yang ke -2 terkait bantuan Pertanian, karena memang saya liat ditingkat provinsi maupun kementrian, kebetulan mentrinya nasdem, itu banyak banget program yang bias kita upayakan, tinggal kitanya aktif atau tidak, makanya tadi saya mendukung dan mendorong gapoktan berbadan hukum, karena hari gini gak berbadan hukum pasti gak akan terealisasi,” tambahnya

Berikutnya Ia menjelaskan programnya sebagai anggota DPRD Provinsi ialah mendukung penuh program Bupati Blora.

“Yang jelas saya dukung program bapak Djoko Nugroho, kita tau ini banyak aprogram sekitar kota yang digenjot, Contohnya kayak Kridosono, dan Sektor pariwisata,” terangnya

“Menurut saya GRENENG Potensi Luar biasa, disana ada mbung, Buah-buahan, kalau didaerah blora gak ada yang seperti Greneng,” Lanjutnya

“Saya Drop aspirasi pertama saya disana, bahkan saya ajadikan 1 titik tidak saya pecah seperti daerah lainnya,” Ungkap Anak Bupati tersebut

“Sebenarnya saya gak mulu-muluk sich, karena saya masuk ditahun anggaran terakhir, jadi hal-hal yang bisa saya majukan itu banyak, makanya dari sekian reses saya sampai di jepon ini semua bener-bener tak catet,” Tutupnya. Moe
23.11.19
Twitter Facebook


Sekitar 60 Warga Masyarakat Bogorejo hadir dalam acara Reses H. Anif Mahmudi, S. Kep, M.Si di Kediaman Yanto Desa Bogorejo RT. 02 RW. 02

BLORA, Transblora.co – Masa RESES anggota DPRD Blora dimanfaatkan warga menyampaikan aspirasi atau usulan. Hari ini, Minggu (17/11/2019) H. Anif Mahmudi, S.Kep. M.Si salah satu anggota DPRD Blora, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang melaksanankan program RESES. Dalam Reses tersebut dihadiri oleh Aang sebutan akrap Kepala Desa Bogorejo.
Menurut H. Anif Mahmudi, S.Kep, M.Si RESES yang dilakukan sudah 3 kali hari ini, titik-titiknya yakni Desa Bangoan, Desa Tempurejo, dan Desa Bogorejo.

H. Anif Mahmudi dan Kepala Desa Bogorejo AAng 
Hari ini RESES Dilaksanakan di Desa Bogorejo, RT. 02 RW 02 tepatnya Kediaman Yanto.  Dari 60 warga yang hadir ada beberapa yang melontarkan Usulan.Usulan demi usulan warga yang hadir semua dicatat oleh Imam salah satu warga yang ditujuk warga sebagai pencatat.

Seperti diungkap Anggota Fraksi PDIP DPRD Blora, H. Anif Mahmudi, Semua diperkenankan memberikan usulan dan semua usulan akan ditampung, namun ada usulan yang akan diprioritaskan karena alas an-tertentu.

14 Usulan Warga Boborejo
Ada 14 usulan dari warga yang tercatat dalam notulen. Menurut anggota DPRD Blora Komisi D ini akan memprioritaskan 4 Usulan diantaranya.

“ Dari 14 Usulan ini saya akan prioritaskan 4, karena usulan yang lainnya itu sudah masuk desa, “ ungkapnya

“Keempat usulan tersebut yakni, 1. Bendungan Tunggak Kerep (RT. 02 RW.03), 2. Jalan Usaha Tani (JUT) Banyubang – Bogorejo, 3. Chekdam Sungai, 4. Pasar Bogorejo,” Jelasnya

Ditempat yang sama Suprapto, Salah satu warga DESA Bogorejo mengungkapkan ia berharap H. ANIF, bisa menyerap Aspirasi dari rakyat kecil.

“Saya harap Beliau bias serap Aspirasi dari warga terutama masyarakat kecil seperti kami ini,” Ungkapnya

Bahkan Suprapto juga menambahkan kalau dirinya sangat senang dan berharap Desa bogorejo bias berubah Karena sudah 2 anggota DPR dari desanya.

“Di Bogorejo sudah ada 2 Anggota DPR, Saya sangat berharap beliau bisa merubah Blora terutama Bogorejo ini,menjadi lebih baik dari sebelumnya” Tutupnya. Moe

17.11.19
Twitter Facebook

Kordiv Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Blora, Achmad Rozak || Ft. Humas Bawaslu Blora
BLORA, Transblora.co - Pendaftaran atau sering disebut dengan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam pilkada 2020 di Kabupaten Blora sudah mulai disusun dan akan dibuka bulan November ini. Informasi yang berhasil disusun Trans Blora dibutuhkan sebanyak 48 Orang, dimana setiap kecamatan akan diisi 3 (tiga ) Orang Anggota Panwascam.

Kordiv Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Blora, Achmad Rozak mengatakan, proses rekrutmen Panwascam segera dibuka.

“mulai tanggal 6 sd 12 November ini adalah tahapan sosialisasi, sedangkan pengumuman pendaftaran akan dimulai tanggal 13 sd 26 November 2019,” jelas Achmad Rozak di Kantor Bawaslu Blora, Jumat (8/11).

Rozak menambahkan, ketentuan tentang rekrutmen berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0883/2019 tertanggal 4 November 2019 kemarin.

“Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam Tahun 2019 sudah terbit, persyaratan dan masa kerja juga sudah diatur didalamnya, Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, Bawaslu Kabupaten Blora dengan terbuka mempersilahkan untuk berpartisipasi," Tambahnya

Mengenai syarat-syarat Panwascam, Bawaslu akan menginformasikan lebih lanjut di tahapan pengumuman pendaftaran.

“Kurang lebih ada 18 syarat, kami akan umumkan minggu depan sesuai tahapan, dan bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi, nantinya akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni tes tertulis dan tes wawancara," Jelasnya

Sementara ketika ditanya terkait masa kerja, Rozak menyampaikan Panwascam nantinya memiliki masa kerja 10 (sepuluh) bulan.

"Terhitung setelah pelantikan di sekitar tanggal 20-21 bulan Desember 2019, Panwascam Pilkada 2020 mempunyai masa tugas sepuluh bulan,” Tutup Rozak. Rls/Hbb/Moe
8.11.19
Twitter Facebook

Bawaslu Blora lakukan sosialisasi desa APU
BLORA, Transblora.co – Suksesnya pencanangan desa Tutup, Kecamatan Tunjungan sebagai Desa Anti Politik Uang pada pemilu serentak 2019 dan pilkades pada 4 Agustus 2019 lalu, kini Bawaslu Blora kembali merintis 3 (tiga) Desa Anti Politik Uang (APU) lainnya dikabupaten Blora.

Koordinator divisi Pengawasan, Anny Aisyah, Humas dan Hubla Bawaslu Blora menyampaikan awal bulan November 2019 telah melakukan Road Show sosialisasi pembentukan Desa Apu.

“ Pada awal bulan ini, kami telah melakukan road show sosialisasi pembentukan Desa APU, sosialisasi tolak politik uang menjadi pemanasan pengawasan Bawaslu di Tahapan awal Pilkada 2020,” ungkapnya.

Tiga Desa APU yang saat ini dalam proses pembentukannys adalah Desa Jiworejo Kecamatan Jiken, Kemudian Desa Mojorembun Kradenan, dan Desa Temulus Kecamatan Randublatung.

Rangkaian kegiatan sosialisasi pembentukan Desa APU sebelumnya diawali dengan pertemuan dan sosialisasi sebanyak empat sampai lima kali pertemuan.  Dalam pertemuan tersebut mselibatkan beberapa unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda-karang taruna, dan ibu-ibu kelompok PKK serta posyandu setempat. Semua pihak digandeng Bawaslu Blora dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

Dalam forum yang dikemas dengan diskusi dan tanya jawab, semua warga diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasannya bagaimana memerangi politik uang. Kemudian bagaimana menjadi pengawas partisipatif dan menjadikan Pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Blora berjalan bersih, berintegritas dan bermartabat.

Sementara Mochammad Syaifudin Zuhri, S.Pd, Kades Mojorembun yang hadir dalam setiap sosialisasi Bawaslu Blora di desanya mengungkapkan dukungan terhadap upaya tolak politik uang.

“Rashi Wal Murtashi Kila huma Finnar” bahwa menurutnya baik yang menyogok  dan menerima sogokan (jual beli) suara tempatnya sama-sama di neraka,” Ungkapnya
Karena hal tersebut Syaifudin mengajak warganya untuk menolak apapun politik uang, yang disamping dosa juga merugikan masyarakat.

Terpisah, Andyka Fuad Ibrahim, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Blora menambahkan bahwa setelah sosialisasi dilaksanakan, Bawaslu Blora akan melaksanakan lounching deklarasi Desa APU.

“Segera dalam minggu ini kami dari Bawaslu Blora bersama masyarakat 3 Desa (Jiworejo, Mojorembun dan Temulus) akan deklarasi Desa APU, dalam deklarasi nantinya akan ditandai dengan pendirian prasasti berupa plakat Desa APU di beberapa tempat strategis di Desa tersebut.”

Deklarasi Desa Anti Politik Uang adalah program berkelanjutan yang dilaksanakan Bawaslu dengan melakukan pembinaan secara rutin kepada masyarakat Blora dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Di tahun 2020, Bawaslu Blora akan membentuk Desa APU di 16 Kecamatan se-Kabupaten Blora.

Program Desa APU adalah salah satu skala prioritas Bawaslu dalam upaya pencegahan dan pengawasan di Pilkada 2020. Rls/Hbb/Moe


5.11.19
Twitter Facebook

HM Dasum Pimpin 4 Fraksi yang beranggotakan 30 orang melaksanakan Konfrensi Pers

Apa Apa Dengan Komisi C dan D ?

DPR Terkesan Rebutan Komisi

BLORA, Transblora.co - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Blora masih belum bisa menyelesaikan permasalahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Menurut ketua DPR Kabupaten Blora, HM Dasum dalam konfrensi Persnya, Jumat (11/10) mengungkapkan tertundanya AKD dikarenakan ada 3 Fraksi (Fraksi PPP, Demokrat Hanura dan PKS Gerindra), yang masih belum mengirimkan nama-nama anggota komisi.

Hm Dasum juga mengungkapkan sudah 3 kali mengirimkan surat ke Fraksi untuk segera mengirimkan daftar nama, namun dari Fraksi tidak ada tanggapan. Dan ke-3 fraksi tersebut baru mengirimkan saat paripurna, dan dibacakan.

Dalam daftar nama yang dikirimkan 3 fraksi tersebut, hanya memilih komisi C dan D. dalam konfrensi Pers Jumat (11/10) HM Dasum sebagai Ketua DPR Kabupaten Blora pengisian komisi yang diminta 3 fraksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2018, yakni terkait Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

“Pengisian komisi harus merata,misalnya jika jumlah anggota 5 ya dibagi komisi A= 1, B=1 C=1, D=2 sehingga semua merata,” Ungkanya

Terkait dengan anggapan bahwa Komisi C dan D adalah Komisi yang "basah" atau banyak menghasilkan anggaran yang gemuk, sehingga perlu diawasi secara ketat. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menandaskan bahwa semua Komisi itu penting, dan perlu diawasi dengan ketat oleh semua pihak.

"Pengawasan tidak hanya dari Dewan saja, ada Kepolisian, Kejaksaan, LSM dan media pers pun ikut mengawasi, bahkan KPK juga," Terangnya.

Saat ditanya tentang kesesuaian kompetensi anggota Dewan yang duduk dalam Komisi - Komisi yang ada. Ketua DPRD menjelaskan belum masuk keranah tersebut.

"Saat ini kami belum masuk pada ranah kompetensi anggota Dewan yang diusulkan oleh Fraksi - Fraksi, kami fokus pada peraturan terkait perimbangan usulan anggota yang merata di masing - masing Komisi, sekali lagi kami akan selesaikan ini secepatnya, lobby - lobby akan kita tingkatkan, kasihan rakyat kalau ini berlarut - larut, maksimal seminggu ke depan ini bisa selesai," tandasnya mengakhiri konferensi pers bersama dengan awak media Blora. Moe

11.10.19
Twitter Facebook


Riza Yudha dan H. Purwanto terlibat pembicaraan serius usai penyerahan form pendaftaran Cabup di DPC PDIP Blora || Foto Muji
BLORA, Transblora.co – Terlihat pemandangan yang bebeda dari biasanya di markas moncong putih kabupaten Blora hari ini, Sabtu (21/09). Suara lantunan lagu dan musik serta dibarengi hilir mudik orang-orang dikawasan tersebut, menarik perhatian para pengguna jalan Nasional Blora Cepu. Semua mata tertuju di area markas moncong putih, kejadian semacam ini tidak biasanya terlihat, ternyata terlihat dua kubu dari balon bupati kader PDIP. Kubu H. Purwanto, tiba di Kantor DPC PDIP Blora, lebih awal dibandingkan kubu dari Riza Yudha Prasetya. Dengan diiring para pendukungnya yang menggunakan mobil branding Pospera, fotonya profil H. Purwanto terlihat pula disana, Lebih meriah lagi, campursari lengkap dengan sound system menyambut kedatangan.


"Hari ini saya mau kembalikan berkas - berkas form pendaftaran sebagai Calon Bupati Blora, tanda saya serius mencalonkan diri jadi Bupati Blora." ujarnya kepada para awak media.

Hadir dalam tahapan tersebut para pengurus teras DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora. Ketua DPC PDIP Blora, HM. Dasum, Sekretaris Lina Hartini, dan Bendahara, Kuat Prihantoro.

"Kami mewakili jajaran PDIP Blora, menerima pengembalian form pendaftaran dari H. Purwanto, yang kebetulan juga ditemani Bu Wiwik Pujiati, yang juga mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Banyuwangi, setelah ini akan kami verifikasi, mohon kekurangannya bisa dilengkapi secepatnya, kemudian kami kirim ke DPD dan DPP," paparnya, kepada para awak media.

Tak berapa lama, rombongan Riza Yudha Prasetya, dengan berkaos hitam bergambar siluet putih dengan bertuliskan Riza Yudha. Pendukung yang rata - rata berusia muda masuk, mengiring   Riza Yuda untuk menyerahkan form pendaftarannya. 

"Saya bersama teman - teman dari Banteng Bergerak, Projo, Gerakan Jalan Lurus dan teman - teman alumni saya, baik di Blora, Semarang dan Yogya ikut hadir mengiring saya, untuk memberikan dukungan saya maju menjadi Bupati Blora, untuk perubahan Blora yang lebih baik" paparnya.

Baik kubu H. Purwanto maupun Riza Yudha optimis akan mendapatkan rekom dari DPP PDIP, mengingat kedekatan mereka dengan para petinggi pusat Partai Banteng Mencereng tersebut.



"Saya maju karena dorongan dari atas (DPP.red), oleh karena itu, siap atau tidak siap harus maju, dan saya siap jalankan tugas partai," ujar pengusaha pengolahan ikan, asli Desa Jurangjero, Bogorejo itu.
Sementara itu, Riza Yudha yang saat ini bekerja sebagai Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Politik itu, juga berharap bahwa rekom akan turun kepadanya.

"Saya siap dan serius untuk membawa Blora untuk perubahan yang lebih baik, maju, unggul dan mampu bersaing sdmnya untuk menyongsong era revolusi industri 4.0, namun jika tidak, akan mendukung langkah - langkah Partai, karena keputusan itu adalah keputusan yang terbaik," tandasnya. moe




21.9.19
Twitter Facebook

AKP Sudarno, SH memberikan pesan kamtibmas kepada masyarakat Desa kemiri sebelum khutbah jumat dimulai

Memang beda dengan hari jumat sebelum-sebelumnya, kali ini dimasjid Al Anshor Desa Kemiri kecamatan jepon terdapat beberapa jamaah yang menggunakan seragam coklat lengkap. Dan salah satu dari yang berseragam tersebut meminta ijin untuk memberikan pesan-pesan sebelum kutbah jumat dimulai. Orang tersebut tak lain adalah AKP Sudarno, SH Kapolsek Jepon yang sudah berkoordinasi dengan takmir masjid Ansor sebelumnya untuk memberikan pesan singkat kepada masyarakat desa kemiri.

Jelang PILKADES Serentak Polsek Jepon Giat berikan pesan Kamtibmas

· Kapolsek Jepon Berikan Pesan-Pesan Kamtibmas Sebelum Khutbah Jumat

Jepon, Tranblora.co – Kegiatan yang dilakukan dari kepolisisan yang bersifat memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan kriminal selalu didengungkan para pemakai seragam coklat tersebut.
Kali ini, Jumat (24/05) Kapolsek Jepon, AKP Sudarno, SH telah mengunjungi desa Kemiri dan bersilaturahmi dengan masyarakat desa kemiri melalui sholat jumat di masjid Al Anshor desa kemiri. Sebelum kutbah dimulai Kapolsek jepon meminta ijin untuk dapat memberikan pesan singkat tentang kamtibmas didesa tersebut.
Menurut AKP Sudarno, SH dalampesan kamtibmasnya ia menghimbau kepada masyarakat desa kemiri karena saat ini pasca pemilihan presiden dan legislatif yang sempat memanas sebaiknya disudahi karena pemilihan juga telash usai.
Kapolsek Jepon tersebut juga menyampaikan saat ini juga akan dilaksanakannya pencalonan kades serentak dikabupaten Blora, ia meminta kepada warga jangan sampai demokrasi tersebut dapat memecah belah kerukunan antar warga.
“Sebentar lagi pencalonan kades yang akan dilakukan secara serentak dikabupaten Blora, kita ini saudara tetangga dekat kita adalah saudara, jangan sampai karna beda calon membuat kita bermusuhan, semua wajar jika memanas sesaat namun saya minta setelah terpilihnya kades siapapun dia karena itu juga pilihan allah yang maha kuasa kita harus menerima dan tetap akur dengan kanan kiri kita,” Pesannya
“Pilihlah Calon yang menurut anda itu yang terbaik,” Tutupnya (Moe)



24.5.19
Twitter Facebook

Tim Kesehatan Polres Blora lakukan pengecekan kesehatan para petugas PAM pemilu 2019
Blora, Transblora.co - Rangkaian Panjang Pemungutan Suara Pemilu 2019 yang dilanjutkan dengan rekapitulasi suara, hingga hari ini di wilayah Kabupaten Blora belum selesai. Kegiatan puncak Pemilu yang di awali dari 17 April 2019 hingga kini masih berlangsung.

Sungguh sebuah pekerjaan yang panjang dan tentunya menguras fisik dan pikiran, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa petugas KPPS di Blora yang jatuh sakit karena kelelahan. Untuk antisipasi itulah tim Dokkes Polres Blora Patroli keliling , guna berikan dukungan kesehatan kepada petugas Pam maupun petugas pelaksana Rekapitulasi.

Seperti yang dilaksanakan,Rabu,( 24/04/2019) Dokkes Polres Blora patroli ke Kantor KPU dan Bawaslu berikan dukungan kesehatan kepada petugas Pam.

Cek kesehatan dilakukan tim untuk anggota yang
bertugas di PAM Pemilu 2019
Adapun dukungan kesehatan yang di berikan adalah meliputi pemeriksaan tensi dan juga pemberian multivitamin dan obat obatan kepada Petugas Pam.

Paur Kes Polres Blora Penda I Linda,SKM mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin serta obat obatan ini adalah Sebagai antisipasi dan menjaga fisik dari petugas Pam Rekapitulasi Agar tetap fit dan sehat selama pelaksanaan tugas.

" Kami keliling dari PPK dan juga ke kantor KPU dan Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan ringan dan juga memberikan Vitamin dan Obat obatan." Ucap Linda.

Pemeriksaan kesehatan itu lanjut Linda, dilakukan dengan mengecek tensi termasuk memberikan vitamin kepada personel Polri/TNI dan petugas PPK.

"Jadi, layanan kesehatan itu dilakukan dengan memeriksa tensi personel dan memberikan vitamin untuk kekebalan daya tahan tubuh sehingga tugas yang diemban mengamankan pemilu tetap maksimal."  terang Linda.

Pelayanan kesehatan itu tambahnya, bukan hanya dikhususkan untuk personel Polri dan TNI, namun semua kalangan mendapat pelayanan yang sama, baik petugas PPK maupun masyarakat yang akan menyaksikan proses rekap suara.

Dengan pemeriksaan kesehatan dan juga pemberian vitamin serta obat obatan di harapkan tidak ada personil ataupun petugas KPPS  yang sakit.
24.4.19
Twitter Facebook

Ketua Panwas Kecamatan Blora, Slameta memberikan Materi kepada Calon Saksi dan Calon legislatif yang hadir  (Foto: Muji Anggara)

Dalam Pemilu 2019 memang banyak yang baru dilakukan para penyelenggara pemilu, Bawaslu contohnya. Dalam pemilu 2019 ini ada kegiatan Bawaslu yang memberikan Bimbingan Teknis (bintek) atau lebih familiar disebut Pelatihan terhadap Saksi dari partai politik.

Gebrakan Bawaslu Kabupaten Blora

*Panwas Kecamatan Blora berikan Bintek Calon Saksi Partai Hanura

Mengenai Bintek semua partai Politik mendapatkan hak yang sama, hari ini, Sabtu, (6/4) Bawaslu kabupaten Blora melalui Panwas Kecamatan Blora mengadakan kegiatan Pelatihan terhadap calon Saksi dari Partai Hanura.

Bertempat di Pendopo Ketua  DPC Hanura Blora,  Edi Harsono Sekitar 30 orang peserta saksi dari partai Hanura mendapatkan pelatihan oleh Panwas Kecamatan Blora Sabtu (6/4).

Peserta Bintek Saksi Partai Hanura saat Menyanyikan
lagu Indonesia Raya (Foto: Muji Anggara)
Ketua Panwas Kecamatan Blora, Slameta  mengungkapkan, Pelatihan terhadap para saksi dari Partai politik tersebut diberikan bagi yang sudah mendaftar di Bawaslu Blora. Pelaksanaanya dilakukan sekitar 2 jam.

“Bagi saksi partai politik tidak ikut pelatihan, jangan salahkan panwaslu kecamatan pada saat pemilu dilaksanakan,” tegas Slameta

Dia juga menambahkan, Fungsi Saksi didalam TPS sama seperti Pengawas TPS (PTPS) yang membedakan ialah PTPS boleh mobile, mengawasi dengan cara melihat-lihat disekelilingnya namun saksi cukup mengawasi dngan duduk ditempat yang disediakan.

"Dalam pelatihan ini, kita berupaya memberikan pemahaman yang sama antara saksi, petugas KPPS dan Pengawas TPS. Dengan demikian, tidak akan ada perbedaan persepsi mengenai keabsahan proses penghitungan suara," jelasnya.

Dia juga menyebutkan, kegiatan Bawaslu memberikan pelatihan bagi para saksi didasari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seusai UU tersebut, Bawaslu mendapat tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan kecakapan bagi saksi peserta pemilu.

Sementara itu Ketua  DPC Hanura Blora,  Edi Harsono menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bawaslu yang telah memberikan anggaran dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan pelatihan kepada para saksi.

Dirinya juga berharap dengan adanya pelatihan yang diberikan dari Bawaslu ini para saksi nanti bisa bekerja dan mengawasi jalannya pemilu dengan baik.

“Kegiatan pelatihan ini selain kita menghadirkan para saksi kecamatan juga hadir pada caleg masing-masing dapil, semoga ini nanti para saksi bisa bekerja dan mengawasi jalannya pemilu dengan baik,” Tutup Edi (Moe)

6.4.19
Transblora.com © 2019. All Rights Reserved.
Shared by Themes24x7 Powered by Blogger

MKRdezign

{facebook#https://web.facebook.com/transblora.co/} {twitter#https://twitter.com/transblora} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCSl1zrsSFPYXFQoaDpC7xZw/featured?disable_polymer=1} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget